Presiden Jokowi akan mengambil alih Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang terlantar.
Ini tentu berita menggembirakan. Lahan-lahan terlantar itu dapat dimanfaatkan secara produktif oleh masyarakat. Apalagi, masih banyak petani tidak memiliki lahan. Mereka hanya penggarap, bahkan ada yang hanya sebagai buruh tani saja.
Pemanfaatan lahan-lahan tersebut perlu diatur agar hasilnya optimal. Juga jatuh ke orang-orang yang berhak. Khususnya untuk mengurangi pengangguran generasi muda.
Sektor pertanian memegang peranan penting dalam perekonomian nasional maupun penyediaan pangan bagi Indonesia. Tapi, nyatanya kini ditinggalkan oleh kaum mudanya, apalagi yang berpendidikan.
Tahun 2020, dari 38,96 juta orang yang bekerja di sektor pertanian, sebanyak 67,43 persen berpendidikan paling tinggi SD. Sebesar 16,69 persen berpendidikan SLTP. Dan 14,10 persen SLTA. Sisanya diploma dan sarjana.
Dari kelompok umurnya, tenaga kerja di sektor pertanian didominasi 25-60 tahun yaitu sebesar 68,34 persen. Sedangkan di kelompok usia 60 tahun ke atas, sebesar 22,04 persen. Dan 9,52 persen dari kelompok umur 5-24 tahun.
Dilihat dari kohor generasi, pekerja dari generasi Z hanya 9,52 persen. Dan sisanya 80,48 persen, generasi Milenial (atau generasi Y), generasi X dan Baby Boomers. Para pekerja pertanian kemungkinan besar didominasi orang-orang yang tidak muda lagi.
BAPPENAS, tahun 2021 menerbitkan kajian yang menyebutkan, tahun 2063, profesi petani sudah punah. Ini menunjukkan bahwa orang-orang muda tidak berminat dan enggan bekerja di sektor pertanian.
Fenomena ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Bahkan di Jepang. Data tahun 2000, menunjukkan, dari 3,3 juta pekerja sektor pertanian, 52,9 persennya berasal dari usia 65 tahun ke atas. Tahun 2010, kelompok usia 64 tahun ke atas, meningkat menjadi 61,6 persen dari total pekerja pertanian sebanyak 2,6 juta orang.
Mengapa orang muda enggan bekerja dan berusaha di sektor pertanian? Ada lima masalah utama.
Pertama, orang muda merasa minder atau bekerja di sektor ini dianggap tidak bergengsi. Mereka memilih jadi buruh pabrik daripada bekerja di sektor pertanian.
Kedua, bekerja di sektor pertanian, upahnya terlalu kecil dan sifatnya musiman. Bagi pengusaha, juga dianggap kurang menguntungkan untuk berusaha di sektor pertanian.
Ketiga, tidak ada kemauan politik dari pemerintah, baik keberpihakan kepada petani, maupun untuk mengangkat hasil di sektor ini sebagai komoditas unggulan. Padahal, di saat yang sama, ketergantungan impor semakin tinggi dan menjadi aktivitas rent seeker (pemburu rente). Bahkan, pemain lama maupun baru, kini mendapatkan kesempatan.
Keempat, tidak ada insentif untuk berusaha di sektor pertanian. Dan terakhir, kurang berkembangnya inovasi di sektor pertanian, padahal salah satu kunci sukses pemulihan ekonomi pasca resesi dan dampak Covid-19 adalah membawa teknologi, inovasi dan otomasi ke sektor pertanian dan UMKM.
Pemanfaatan HGU lahan-lahan terlantar, adalah momentum penting untuk mendorong generasi Milenial dan generasi Z berusaha dan bekerja di sektor pertanian. Generasi M dan Z dikenal sebagai generasi sandwich, yaitu yang akan terbebani perawatan orang tua yang mulai tidak produktif, sekaligus harus membesarkan anak, membayar cicilan rumah dan kendaraan bermotor.
Mereka inilah yang akan jadi generasi penerus petani. Bagaimana agar mereka tertarik masuk ke sektor ini?
Pertama, pemerintah memberi akses ke lahan HGU yang sudah diambil alih. Lahan disewakan kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk generasi muda, pebisnis pemula, atau kelompok. Perjanjiannya tegas dan jelas, untuk usaha pertanian, dalam jangka antara 5-10 tahun dan dapat diperpanjang bila usahanya berkelanjutan.
Setiap kelompok, misalnya, dapat menyewa lahan maksimum lima hektar. Pengaturan tentang luas lahan yang dapat disewa, dan durasi waktu sewa diatur secara ketat, agar tidak ada permainan sewa menyewa lahan oleh masyarakat.
Kedua, pemerintah, melalui perbankan memberi kredit terjangkau. Dan terakhir, penerapan politik pertanian yang mengusung swasembada demi kemandirian dan kedaulatan pangan untuk mensejahterakan petani.
Impor tidak akan mendorong usaha pertanian yang menguntungkan. Pemerintah juga perlu mendorong usaha rakyat untuk industri berbasis pertanian agar meningkatkan nilai tambah, efek ganda pendapatan dan tenaga kerja.
Pengembangan ekosistem bisnis yang baik juga diperlukan. Ada delapan komponennya. Yaitu
(1) perguruan tinggi atau setidaknya lembaga riset pendamping, menyediakan inovasi, inkubasi, dan pendampingan
(2) pengusaha pemula dan UMKM, khususnya dari generasi milenial dan Z.
(3) pemerintah menyediakan lahan, aturan perundang-undangan yang mendukung, termasuk anggaran kepada perguruan-perguruan tinggi pertanian untuk menghasilkan inovasi; (4) perbankan mendukung pembiayaan dengan kredit terjangkau, ditopang dana jaminan dari lembaga pemerintah.
(5) sumber daya alam dan lingkungannya, jangan lagi sebagai obyek, tapi sebagai subyek, agar tetap terjaga dan lestari; (6) akses luas ke e-commerce, untuk memotong mata rantai distribusi, agar petani dapat memasarkan hasil pertanian dan olahannya.
(7) modal sosial masyarakat, para petani dan keluarganya memperoleh manfaat positif dari lahan HGU; dan (8) jejaring usaha besar, di dalam dan luar negeri.
Hal lain yang juga penting, pelibatan pengusaha. Sebagai bagian dari kewirausahaan sosial, pengusaha dalam negeri diarahkan untuk memberikan bimbingan, pendampingan kepada para pebisnis pemula. Sedangkan pengusaha di luar negeri, mendukung ekspor produknya. Delapan komponen ini berkelindan dan berkolaborasi dalam Octuple Helix of Innovation.
Inti kolaborasi adalah perguruan tinggi, pengusaha pemula dan UMKM, pemerintah, perbankan serta sumber daya alam dan lingkungan. Kelima komponen ini diharapkan menghasilkan inovasi berbasis lingkungan dan berbiaya rendah (low cost eco-innovation). Eko-inovasi ini akan menjamin keberlanjutan usaha sehingga bisnis pertanian dan turunannya meningkat dan dapat berdaya saing di pasar domestik maupun luar negeri.
Kolaborasi ini bukan sekedar basa-basi. Hanya tanda tangan MoU, lalu dimasukan laci tanpa aksi. Peran Pemda sangat diperlukan menjadi pemampu, orkestrator dan mobilisator. Meski di sisi lain bisa jadi penghambat.
Pengembangan usaha pertanian dari lahan eks HGU bisa dikembangkan dalam bentuk klaster pertanian, yaitu menghimpun para pengusaha dalam suatu klaster yang manajemennya berasal dari mereka sendiri. Manfaatnya, sebagai berikut: (1) Posisi tawar mereka jadi lebih kuat; (2) Membantu mencapai skala ekonomi; (3) Transfer pengetahuan dan keterampilan serta menarik tenaga kerja untuk masuk ke dalam klaster.
(4) Menciptakan lingkungan yang kreatif untuk mendorong tumbuhnya inovasi dan kerja sama; dan (5) Memperluas jaringan dan meningkatkan akses terhadap sumber informasi.
Selain itu, klaster pengusahaan komoditas dilakukan dari mulai hulu (upstream), pengolahan (middlestream), sampai kepada pemasaran (downstream). Bahkan ini bisa terkait dengan sektor lain, misalnya pariwisata. Sehingga, terjadi integrasi rantai nilai vertikal dan horisontal (integrated vertical and horizontal value chain).
Pada akhirnya, pemanfaatan lahan-lahan eks HGU terlantar, akan mengurangi pengangguran, meningkatkan produksi pertanian, meningkatkan devisa, mensejahterakan masyarakat dan memperkuat perekonomian nasional.
Oleh :
Sugeng Budiharsono
