Webinar Nasional Series 2 Dalam Rangka Dies natalis Universitas Nusa Bangsa Ke 34 dengan Tema “UUCK dalam Perspektif Penataan dan Pengelolaan Sumber Daya Agraria “

Universitas Nusa Bangsa (UNB) dalam rangka Dies Natalis ke 34 yang akan jatuh pada tanggal 28 Juni 2021 mendatang, mengadakan serangkaian kegiatan webinar.  Pada webinar seri ke 2 yang mengusung tema Undang-undang Cipta Kerja (UUCK) dalam Perspektif Penataan dan Pengelolaan Sumberdaya Agraria.  Rektor Universitas Nusa Bangsa Yunus Arifien, dalam sambutannya menuturkan “Webinar yang dilaksanakan pada hari ini membahas tentang isu global yaitu masalah implementasi Undang-undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2021 yang didalamnya menyangkut sumberdaya alam dan agraria”.  UUCK yang memungkinkan proses penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan serta pemanfaataan tanah bisa tepat dan adil serta sesuai dengan peruntukaannya.  Ia juga mengharapkan melalui webinar kali ini dapat memberikan pemahaman mengenai peran UUCK dalam pengelolaan sumber daya agraria serta tata ruang kepada seluruh lapisan masyarakat termasuk civitas akademika UNB.  Perubahan paradigma yang sangat cepat terkait UUCK ini tentunya membutuhkan keseriusan kita semua untuk memahaminya dengan baik.   Lebih lanjut Yunus Arifien menyampaikan bahwa kegiatan webinar yang diusung oleh Universitas Nusa Bangsa yang memiliki Fakultas Pertanian, Ekonomi, MIPA dan Kehutanan serta Program Pascarjana Ekonomi Pembangunan ini, dilaksanakan sebagai implementasi pelaksanaan program Kampus Merdeka yang disinkronkan dengan beberapa mata kuliah yang terkait pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.

Hadir sebagai keynote speaker dalam kegiatan ini yaitu Ir. Suyus Windayana, M.APP, SC selaku  Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang juga mewakili Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Pada paparannya Suyus Windayana menyampaikan salah satu sebab munculnya UUCK adalah hiper-regulasi. “Salah satunya terdapat kompleksitas dan obesitas regulasi, di tingkat pusat maupun daerah. Peraturan yang ada saling bertabrakan satu sama lain, sehingga menghambat proses investasi,” ujarnya.  Lebih lanjut disampaikan Suyus Windayana, bahwa dampak dari kondisi ketidaksinkronan peraturan tersebut adalah konflik/sengketa agraria, terjadinya ketidakadilan dalam pengalokasian sumber daya alam, serta menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya alam.  Diharapkan dengan diundangkannya UUCK beserta turunannya, tujuan meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik, dapat terwujud.
Ketua Yayasan YPKMK Nusantara Doddy Imron Cholid menyebutkan bahwa selain mengatur mengenai sumber daya agraria, UUCK juga memberi perhatian terhadap tata ruang. Dalam sambutannya Ketua Yayasan juga menginfomasikan kegiatan webinar ini merupakan rangkaian dalam rangka Dies Natalis UNB ke 34 dengan tema “Universitas Nusa Bangsa Berkarya, Mencetak Tenaga Kerja Milenials Cipta Guna”.  Diharapkan melalui kegiatan webinar yang dilaksanakan, seluruh civitas akademika UNB dapat berperan dalam memberikan informasi kepada masyarakat dan pemerintah sebagai wujud mendukung pembangunan nasional berkelanjutan.
Para narasumber yang hadir dalam mengisi materi diantaranya, Prof. Dr. Budi Mulyanto, M.Sc., IPU (Guru Besar Dept. Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan IPB), Dr. Ir. Nurwadjedi (Widyaiswara Badan Informasi Geospasial), Dr. Ir. Suwardi, M.Agr (Dosen Dept. Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan IPB), serta Rudi Rubijaya, SP. M.Sc (Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali) selaku moderator. Informasi dari para narasumber diantaranya yaitu program dan kegiatan agraria, tataruang dan pertanahan tak dapat dipisahkan satu sama lain karena bekerja pada sumberdaya yang sama oleh karena itu diperlukan data pokok pertanahan pada tingkat kantor pertanahan. Pada pelaksanaan UUCK dalam pengelolaan sumberdaya agraria diperlukan perencanaan penggunaan lahan berkelanjutan dengan melakukan evaluasi kemampuan lahan dan penetapan Peta Zona Agro-Ekologi.

                 

Perencanaan penggunaan lahan juga harus terus diperbarui berdasarkan land capability, land suitability, berbagai faktor ekonomi dan sosial budaya.  Pengelolaan sumber daya agraria harus didukung oleh Spatial Decision Support System (SDSS) sebagai  instrumen penataan penggunaan lahan, Data spasial dapat menggunakan produk Kebijakan Satu Peta (KSP), karena informasi geospasial membantu kita untuk mewujudkan perencanaan lahan terpadu.
Webinar ini dihadiri oleh 620 peserta yang terdiri dari berbagai lapisan masyarakat diantaranya ASN dari Instansi pertanahan dan instansi pemerintah lainnya se Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Dosen di lingkungan Kemendikbud, Mahasiswa dan civitas akademika UNB, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta masyarakat umum. (KR/MA)

#Universitas Nusa Bangsa

#Mandiri, Lestari, Inovatif

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *