WEBINAR NASIONAL MAHASISWA PECINTA ALAM RIMBA Dengan Tema “Omnibus Law, Konservasi atau Kontroversi”

Bogor – Mahasiswa Pecinta Alam Rimba (MAPAR) Universitas Nusa Bangsa pada hari Sabtu, 31 Oktober 2020 telah menyelenggarakan Seminar Online Nasional dengan tema “Omnibus Law, Konservasi atau Kontroversi” yang berlangsung secara online melalui Zoom meeting dan live streaming di Official Youtube channel MAPAR UNB. Penyelenggaraan seminar ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Dies Natalis 28  Mahasiswa Pecinta Alam Rimba (MAPAR) UNB.

Ketua Dewan Pengurus XXII MAPAR, Meisye Wulandari mengatakan, acara ini dilatar belakangi oleh adanya keresahan di kalangan penggiat alam dan lingkungan yang memandang keterancaman terhadap kelestarian alam dan lingkungan dengan lahirnya Omnibus Law UU Cipta Kerja. Seminar ini juga diharapkan mampu menjadi wadah diskusi publik untuk membuka wawasan dan menjawab banyak pertanyaan mengenai keterkaitan antara UU Cipta Kerja dan isu lingkungan. Selain itu juga seminar ini diharapkan mampu menggambarkan hasil kajian UU Cipta Kerja yang berkaitan dengan lingkungan dari para akademisi dan pakar dibidangnya.

Seminar dibuka oleh Wakil Rektor III bidang Kemahasiswaan Bapak Dr. Sugiarto Sargo, Ir., M.Si yang menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu respon civitas akademika Universitas Nusa Bangsa terhadap himbauan Dirjen Dikti serta kegitan intelektual mahasiswa dapat menghasilkan pemikiran dan aspirasi kepada pemerintah tentang UU Cipta Kerja dengan para narasumber yang kompeten kegiatan webinar ini diharapkan dapat menghasilkan sumbang saran yang baik. Selain itu Bapak Dr. Sugiarto Sargo, Ir., M.Si juga berharap semoga MAPAR terus melakukan kegiatan mewujudkan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang bermanfaat, bermartabat dan lestari.

Sesi seminar ini diawali dengan pemaparan dari tiga narasumber yang menghadirkan Prof. Dr. Ir. Hariadi Kartodihadjo, M.S merupakan Guru Besar Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, Asep Komarudin merupakan Campaigner Greenpeace Indonesia, dan Muhammad Arman Direktur Advokasi Hukum dan HAM, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara(AMAN).

Dari pemaparan yang telah disampaikan oleh Prof. Dr. Ir. Hariadi Kartodihadjo, M.S menjelaskan mengenai implikasi UU Cipta Kerja terhadap perizinan lingkungan hidup dan sumber daya alam (hutan). Prof. Hariadi menjabarkan bagimana pengaruh UU Cipta Kerja terhadap perencanaan lingkungan hidup, pengelolaan lingkungan hidup dan model penegakan hukumnya dengan membedah beberapa pasal yang berkaitan langsung dengan lingkungan. Diakhir pemaparan Prof. Hariadi memberikan catatan akhir bahwa secara keseluruhan isi UU Cipta Kerja menurunkan kepedulian politik terhadap pelestarian fungsi LH dan SDA maka diperlukan telaah yang lebih mendalam. Diperlukan kebijakan afirmatif mengingat adanya ketidak-adilan pemanfaatan SDA dan berkurangnya ruang partisipasi masyarakat. Pembenahan tata kelola menjadi syarat mutlak dapat diwujudkannya perbaikan kinerja pengelolaan LH dan SDA di lapangan.

Asep Komarudin dalam pemaparannya menyampaikan bagaimana keterkaitan UU Cipta Kerja dengan penegakan hukum pada kebakaran hutan dan kerusakan lingkungan. UU Cipta Kerja dianggap melemahkan Strict Liability, hal ini dilihat pada salah satu pasal yang dikritisi adalah Pasal 23 angka 25 mengenai perubahkan Pasal 88 UU Lingkungan Hidup yang menghapuskan frasa “tanpa perlu membuktikan unsur kesalahan” sementara yang lainnya masih tetap ada. Hal ini berpotensi mengaburkan pengertian pertanggungjawaban multi, padahal pada prakteknya Strict Liability sendiri sangat sering digunakan oleh Kementrian Lingkungan Hidup khususnya untuk melakukan gugatan ganti kerugian kepada perusahaan yang terbukti lahannya terbakar.

Pembicara terakhir Muhammad Arman memberikan penjelasan bagaimana dampak UU Cipta Kerja bagi masyarakat adat. UU Cipta Kerja memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam mendapatkan perizinan dan kemudahan persyaratan invenstasi namun pada saat yang sama seharusnya berlaku pula untuk hak rakyat termasuk bagaimana memposisikan hak-hak masyarakat adat yang berkaitan dengan wilayah adat, dan sumber-sumber kekayaan alam yang dimiliki. Sebagai contoh UU Cipta Kerja tidak menghapus ketentuan Pasal 67 ayat (2) UU Kehutanan yang mempersyaratkan Perda Pengakuan Masyarakat Adat. Diakhir pemaparan Muhammad Arman mengutip pandangan dari Moeh. Hatta (1943) bahwa “Jika Indonesia ingin maju kemakmuran di masa mendatang maka hendaknya perekonomian bangsa disusun atas dasar Indonesia sebagai negara agraris. Oleh karena itu diperlukan peraturan-peraturan yang memperkuat hak atas tanah dan SDA untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”

Ketiga pembicara yang sudah memaparkan materi pada seminar ini memiliki satu pandangan yang sama bahwa dibutuhkan pencermatan untuk melihat UU Cipta Kerja ini, melihat secara utuh dengan membaca isinya. Hal-hal yang menjadi perhatian adalah investasi kotor yang tidak peduli terhadap lingkungan dan sosial dapat meneruskan perjalanannya yang selama ini telah mendatangkan banyak masalah dan harus dihindari. Pada akhirnya UU Cipta Kerja ini hendaknya untuk tidak dilanjutkan, demi memperoleh masa depan Indonesia yang lebih baik.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *